Globalisasi Mengancam Eksistensi Negeri?

Era globalisasi menuntut kita untuk menjadi lebih dewasa, baik secara pribadi, lebih-lebih sebagai bagian dari masyarakat dunia yang tak pernah statis. Walau tak secara langsung berdampak, tapi serentetan sebab-akibat yang merupakan konsekwensi dari sebuah proses global kian beragam dan musti kita hadapi sebagai sebuah bangsa yang utuh. Dari zaman ke zaman, tantangan sebuah bangsa secara umum terus berubah. Kini, kita dihadapkan dengan pelbagai persoalan geo-politik, geo-ekonomi, serta kapitalisme global yang kian dinamis, mestinya, strategi sebuah negara musti disesuaikan dengan segala perubahan tersebut. Selama (kita) tidak berubah, tentu selamanya tidak akan bisa menghadapi tantangan zaman. Kita akan terus terancam, tertinggal, dan bahkan tergerus oleh globalisasi yang tiada pernah berhenti.

Sebelum Republik ini berdiri, kita sebagai bangsa Indonesia sudah ada (biarpun masih berupa etnik-etnik), yang telah dibangun oleh para founding fathers dari etniknya masing-masing, eksistensi dari setiap etnis di wilayah Nusantara ini tentu memiliki berbagai macam aspek berupa simbol-simbol, filosofi, tradisi, dan lain sebagainya sebagai sebuah kearifan lokal dimana strategi yang digunakan adalah pendekatan spiritual, ketika spiritual disinggung, maka tak bisa dilepaskan dari 2 faktor utama; moralitas dan etika (chacarter building).

Jadi, mustinya, strategi yang digunakan dan terus dikembangkan adalah stategi kebudayaan, bagaimana caranya? Dengan memanusiakan manusia untuk membangun sebuah peradaban dan kemandirian sebagai sebuah bangsa. Nah, yang jadi masalah, ketika angin globalisasi itu mulai berhembus seiring dengan diproklamirkan Republik ini, konsepsi yang telah dibangun berabad-abad silam oleh para tetua etnis di Nusantara ini mulai dianggap kuno dan segera terpinggirkan, digantikan dengan pendekatan kapitalis, materi. Akhirnya apa? Semua hanya diukur dengan uang. Moralitas bisa dan akhirnya biasa diperjualbelikan, tak lagi memiliki nilai secara maknawi, tapi hanya bernilai sebatas materi. Setiap kepala memiliki harga.

Sekarang kita musti obyektif dalam menyikapi hal ini, apakah dengan cara seperti itu bangsa besar ini akan terus dikembangkan? Bagi kami sendiri, tentu tidak!

Pada prinsipnya, kapitalisme adalah produk/konsepsi barat. Bukan konsepsi kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya. Pendekatan yang tetap harus dilestarikan adalah pendekatan kebudayaan. Dari sini, secara sederhana, sebenarnya kita bisa memantik satu hipotesa dan parameter bahwa pemimpin bangsa Indonesia yang ideal adalah dia yang memahami roh Pancasila, selesai. Penjabarannya dirasa berat? Tidak juga. Secara umum hanya ada dua, sensitif terhadap rasa ketuhanan dan peka terhadap rasa kemanusiaan.

Kita seringkali mendengar para pemimpin kita mengatakan bahwa kita musti survive dalam menghadapi globalisasi. Ambil saja kasus MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), yang sejak awal kehadirannya pada akhir 2015 lalu masih memicu polemik hingga sekarang. Yang perlu kita sadari sesadar-sadarnya adalah, tantangan masa depan kita sebagai sebuah bangsa dan negara, berpangkal dari pacific rim (laut cina selatan dan laut pasifik). Kenapa dan ada apakah di sana ? Perlu diketahui bahwa di sana sumber daya manusia tersedia dengan jumlah yang sangat market-able, pasar dan konsumen ada dengan kuantitas serta kualitas yang sama besar. Dengan adanya market yang melimpah, arus ekonomi tentu menyusul di sampingnya. Satu dan merupakan faktor yang tak kalah penting adalah kemandirian teknologi. Dengan ‘towers of gold’ yang sedemikian tinggi, secara otomatis, produk-produk jadi yang berasal dari barat, eropa, dan beberapa negara produsen lain tidak akan kompetitif jika dipasarkan di sana. Namun demikian, para ‘pemain dari barat’ dan beberapa cukong lain tentu tak akan menyerah begitu saja, mereka mencoba untuk mengurai kembali produk jadinya menjadi bahan mentah, yang kemudian baru akan diolah kembali menjadi produk jadi di dekat kawasan pacific rim supaya memiliki harga yang lebih kompetitif. Nah, mestinya disitulah peran yang bisa kita mainkan sebagai sebuah negara, musti jeli dalam menangkap peluang. Itulah setidaknya beberapa hal yang perlu kita perebutkan demi survivenya kita sebagai sebuah bangsa yang mandiri secara global.

Jadi, semakin mengglobal sebuah perdagangan, justru sebenarnya semakin membuat posisi kita sebagai bangsa Indonesia menjadi kian strategis. Muncul masalah baru, untuk survive itu, setidaknya ada beberapa prasyarat yang harus dibangun terlebih dahulu. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus akuntabel, dalam artian harus transparan. Mulai dari rekrutmen, kebijakan, kontroling, hingga monitoring, sehingga memungkinkan aspirasi untuk dapat tumbuh subur, lebih jauh, kreatifitas dan inovasi masyarakat tetap terjamin dan dapat secara leluasa berkembang.

Nah, disitulah sebenarnya roh dari sebuah proses demokrasi semestinya berjalan. Sehingga layak jika ada harapan masyarakat bisa maju, dinamis, sejahtera, dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah dengan sesuai amanat konstitusi. Itulah setidaknya syarat-syarat minimal sebuah bangsa untuk siap menghadapi kencangnya proses globalisasi. Nah, kita musti bercermin, apakah ini semua sudah bisa kita penuhi sebagai sebuah bangsa? Tentu mayoritas bersepakat pada belum sempurnanya kita melengkapi syarat-syarat tersebut. Kenapa? Karena kebanyakan kita masih berkutat pada topik; keutuhan NKRI dan semangat kebhinnekaan.

Salahkah? Tidak, namun sudah bukan porsinya. Mestinya, masalah-masalah ini sudah tuntas beberapa dekade silam, saat Republik ini dibangun. Tapi nyatanya (baca: mirisnya), sampai sekarang, hal-hal seputaran ini saja yang kian dipersoalkan. Saat kita masih sibuk mempertanyakan kebhinnekaan, kita kehabisan waktu untuk membahas globalisasi yang sudah di pelupuk mata, yah, setidaknya kita harus mulai mencoba, aware dan bergotong-royong memberikan alternatif solusi kepada pemerintah supaya pemerintahan yang transparan tak hanya wacana forever.

Disadari atau tidak, kita seperti dihisap mundur, masuk ke dalam lubang cacing yang panjang nan gelap, kemudian memuntahkan kita untuk kembali ke era kerajaan. Zaman dimana Mahapatih Gajah Mada masih sibuk mendigdayakan sumpah palapanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu tak terlepas dari model pendidikan kita, yang secara implisit mengajarkan bahwa kebhinnekaan itu mengakui keikaan, hal itu dianggap sudah final, dan seakan tak dapat diamandemen. Nah, yang menarik dan terkadang kita lupakan adalah, bahwa keikaan ini juga ada untuk menghargai eksistensi kebhinnekaan. Zaman now, kita sering mengamati, bahwa ada fakta dimana keikaan ini justru digunakan untuk mendominasi kebhinnekaan, saling menafikkan satu sama lain.

Ambillah contoh ketika Indonesia ini diberkati Tuhan menjadi negeri dengan populasi muslim terbesar di senatero jagat. Mestinya keikaan komunitas muslim ini dapat memberikan rasa aman, pengayoman sekaligus perlindungan kepada kaum minoritas. Jika ini terwujud, maka akan terjadi kesesuaian dengan pernyataan sebelumnya bahwa keikaan semestinya mengakui kebhinnekaan supaya terbentuk sebuah tatanan sosial yang madani dan paripurna.

Nah anehnya, hal-hal inilah yang sampai saat ini masih (terus) dipertanyakan, tidak ada ruang dan waktu untuk ngobrolin kesejahteraan rakyat dan bagaimana mewujudkan pelayanan publik sebagai sebuah persyaratan masuk ke arena globalisasi. Lebih jauh, kita juga tak sempat membahas aspek pertahanan dan keamanan negara (secara teritorial). Ini juga masalah, masalahnya dimana? Kita, sejak nenek moyang kita dahulu, terkenal sebagai sebuah bangsa yang pemberani, pelaut handal, dan penjelajah yang ulung. Pada dasarnya negeri ini merupakan negeri maritim, namun yang mengherankan adalah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung kontinental, hal ini tentu bertolak belakang.

Sekarang coba kita tengok, pertahanan maritim kita masih (saja) berpusat di Jakarta dan Surabaya, hal ini tentu (sedikit-banyak) dipengaruhi oleh pemerintah hindia belanda yang dulunya hanya berorientasi untuk perkuatan pelabuhan perdagangan VOC. Ini yang mesti jadi perhatian kita semua khususnya para pemangku kebijakan. ‘Rezim’ yang sekarang berkuasa musti diakui sebagai salah satu inisiator perubahan terkait kebijakan kemaritiman sudah mulai diperbaiki dan menuju ke arah kedaulatan laut, ini hal yang patut diapresiasi tinggi.

Namun demikian, ketika membahas komando armada, bukankah seyogianya pertahanan dan keamanan itu menghadap keluar? Apakah tak sebaiknya jika kita mulai mewacanakan untuk perluasan pangkalan militer, setidaknya di beberapa wilayah 3T, sebut saja merauke, padang, manado, pulau we, atau pulau rote.

Kembali lagi, secara prinsip, ini semua bermuara guna menghadapi persaingan global, khususnya di pacific rim, yang mana lalu lintas perdagangan antar negara antar benua tentu membuahkan konsekwensi penggunaan moda transportasi dengan bentuk dan jumlah yang besar dan tak sedikit. Jika kita tak segera menyadari dan memperkuat serta secara penuh berdaulat terhadap jalur-jalur perdagangan internasional yang notabene berada di pelataran rumah kita, maka jangan heran jika kedepan campur tangan asing akan siap mengambil alih dan kita hanya akan diberikan kursi rotan sekedar untuk duduk, berdiam diri, mengawasi, dan tak boleh intervensi. Semata-mata menikmati angin pantai yang perlahan berisik oleh lalu lalang kapal tongkang.

(tas)

Blue Earth Global Warming Poster

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s