Deintoleransi Pasca Pilpres 2019

Telah hampir 2 bulan berlalu sejak puncak kontestasi pilpres 17 April 2019, tanpa harus menghitung berbulan-bulan yang lampau masa kampanye, namun kepelikan dan polarisasi yang nyata terasa menghinggapi sebagian bangsa Indonesia, khususnya para warga dunia maya tetaplah tersisa, seakan menjadi beban dan pekerjaan rumah tersendiri bagi kita semua pecinta Nusantara. Beban apakah gerangan? Tak lain dan tak bukan adalah meningkatnya intoleransi (dan bahkan terkadang diracuni dengan radikalisasi) di tengah masyarakat Indonesia.

Kita semua telah kenyang dengan sajian konten di sosial media maupun berita di layar kaca kita tentang perseteruan para elit politik, mereka kerap saling debat dan hujat, melakukan penyangkalan, pembelaan dan bahkan saling menolak hak-hak sosial-politik dari kubu yang berseberangan. Hingga kemudian tak jarang, masyarakat kita bebas melakukan pentakwilan akan sebuah proses politik yang juga kerap kali diselimuti oleh isu-isu keagamaan, yang kemudian membikin suasana di akar-rumput menjadi gaduh.

Kini, setelah semua ini terjadi, dugaan makar tiada henti, demonstrasi tak lagi sesuai arti -bahkan diduga sebagai selimut dari anarkisme tingkat tinggi-, hingga proses pasca pemilu yang telah dibawa menuju Mahkamah Konstitusi, penting bagi kita yang masih peduli akan jalannya negeri ini untuk melakukan pendalaman guna mencari solusi untuk mengatasi paham intoleran sebelum kemudian menyikapi radikalisme yang juga perlu dievaluasi.

Menurut KBBI intoleransi dideskripsikan sebagai berikut:

in.to.le.ran.si /intolèransi/

  1. n ketiadaan tenggang rasa: tindak kekerasan itu dipicu oleh adanya — di antara beberapa kelompok pemuda

Mengapa intoleransi perlu disikapi terlebih dahulu ketimbang radikalisme? Sebab, intoleransi, baik secara konsep maupun perbuatan, merupakan salah satu pintu masuk paling efektif menuju tindakan radikal, lebih jauh, perbuatan radikal adalah pintu berikutnya menuju terorisme. Ketika kita secara kolektif dapat meredam intoleransi, maka secara otomatis, kita pun telah melaksanakan langkah preventif terhadap penyebaran radikalisme dan bahkan terorisme.

Setidaknya ada beberapa tahapan yang dapat kita tempuh guna mengkebiri intoleransi yang telah mulai menjamur di tengah masyarakat Indonesia yakni; (1) Menginvestigasi pergerakan dakwah yang cenderung eksklusif di lingkungan institusi pendidikan, (2) Audiensi dan supervisi terhadap kaum muslim urban dan/atau para pejuang hijrah, serta (3) Ketegasan dari para regulator.

(1) Menginvestigasi pergerakan dakwah yang cenderung eksklusif di lingkungan institusi pendidikan

Satu hal yang unik namun telah jamak menjadi fakta sosial adalah adanya potensi yang amat tinggi bagi para intelektual untuk terpapar paham intoleran, secara lebih khusus, para mahasiswa. Hal ini dapat terjadi diantaranya dikarenakan akses menuju pengetahuan agama yang terbatas sejak dini. Para intelektual di bidang sosial secara umum lebih ‘aman’ dibanding mereka yang berkecimpung pada keilmuwan eksakta, hal ini dimungkinkan karena asupan informasi dan perkembangan kondisi sosio-politik dunia mempengaruhi budaya pencernaan informasi (termasuk keagamaan) oleh para intelektual di bidang sosial, sehingga ada oto-filter dan komparasi yang kompleks dari para intelektual tersebut.

Dari beberapa fakta sosial di atas, setidaknya ada beberapa cara yang dapat menangkal intoleransi di kalangan intelektual. Pertama dan mungkin yang paling utama adalah menginisiasi gerakan literasi lintas sektor. Kedua, menghadirkan varian literatur yang lebih beragam dan moderat kaitannya dengan kegiatan keagamaan, stigma bahwa kegiatan dakwah di masjid-masjid kampus atau kajian agama di mushola-mushola sekolah cenderung kaku dan litelaris harus mulai dieliminasi. Ketiga, adanya kesamaan visi dan peningkatan kepedulian dari para civitas akademika untuk bergotong-royong menunjukkan keberpihakan mereka dalam mengatasi paham intoleran di lingkungan/wilayah kerja mereka. Dalam hal ini, harus ada langkah nyata dan tak sekedar simbolik apalagi hanya himbauan. Inisiasi dari para regulator di lingkungan ‘lokal’ ini dapat diterjemahkan dalam regulasi yang tegas, yang secara teruji mampu membatasi penyebaran intoleransi di wilayah kerja mereka.

(2) Audiensi dan supervisi terhadap kaum muslim urban dan/atau para pejuang hijrah

Dewasa ini, fenomena hijrah kerap kali kita jumpai dan kian berkembang pesat di kalangan muda-mudi umat islam, terutama muslim perkotaan. Fenomena ini muncul, tumbuh, kemudian berkembang bersamaan dengan munculnya ‘ghiroh’ (semangat) keberagamaan yang tinggi dari para muslim urban. Muslim urban sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah gambaran dari para muslim generasi baru yang secara ekonomi mapan, berpendidikan, sekaligus memiliki semangat keagamaan yang tinggi dibuktikan dengan berbagai ketaatan menjalankan ritual peribadatan. Bahkan kini, para muslim urban kerap secara terang-terangan berlomba untuk datang ke kajian keagamaan yang dilakukan di kantor-kantor atau di lingkungan perumahan tempat mereka tinggal sebagai wujud ‘fastabikul khairat’ (berlomba dalam kebaikan).

Selain itu, semangat keberagamaan yang tinggi dari para pejuang hijrah ini dapat dengan mudah dikenali melalui simbol dan/atau ‘performance’ yang cukup mencolok ketika bersosialisasi di ruang publik, barangkali mereka ingin menyatakan bahwa mereka telah sepenuhnya berubah menjadi lebih ‘baik’. Namun demikian, beberapa hal baik senantiasa menyisakan sedikit ‘noda’, begitu pula ketika membahas perihal para pejuang hijrah ini. Jika secara obyektif diamati, beberapa pejuang hijrah ini kerap terjebak dalam hegemoni pemikiran yang terlalu tekstual dan cenderung memandang bahwa hanya merekalah yang paling benar dan yang lain keliru, sehingga seperti sempat disinggung di awal artikel ini, bahwa akhirnya mereka terjebak dalam kehidupan yang tertutup dan eksklusif.

Kita pun sama-sama menyadari, bahwa terdapat 3 level sikap dari seorang pemburu ilmu; Pertama, ketika ia baru mempelajari sesuatu, maka ia akan sombong. Kedua, ketika ia sedikit tau, maka ia akan menjadi orang yang tawadhu, dan ketiga, ketika ia tau banyak, maka ia justru akan bersikap layaknya orang yang tak tau apapun. Bisa jadi, bagi sebagian pejuang hijrah yang baru saja memperoleh sedikit pengetahuan agama, mereka cenderung dihinggapi perasaan superioritas ilusif, sehingga merasa paling benar dan tahu segala hal. Maka dari itu, hendaknya sebagai saudara sesama muslim, kita harus mendorong mereka untuk terus belajar, membuka wawasan, membaca situasi dan kondisi sosial-budaya, agar mereka tahu adanya faktor dinamika kehidupan yang beragam, yang saling mempengaruhi satu sama lain, yang juga menuntut relevansi dengan keadaan global sekarang, sehingga diharapkan dapat lebih bijak dan berpikir moderat dalam menyampaikan pendapat dan pemikirannya di ruang publik, di sinilah pentingnya seorang rekan, atau bahkan guru yang dapat menemani mereka untuk siap membersamai atau bahkan membimbing mereka menuju jalan keagamaan yang penuh dharma, welas asih, ramah, sehingga dapat menjadi rahmat kepada seluruh alam.

Selain itu, para ‘alim di bidangnya juga harus siap untuk membuka diri dan beradaptasi dengan hadirnya generasi baru muslim kota dan milenial ini. Adaptasi dalam hal ini adalah baik dari sisi konten maupun kemasan dakwah. Kesan bahwa mohon maaf, Kyai itu kolot, Ustadz itu kuno, harus perlahan disesuaikan guna menjawab tantangan zaman. Teknologi sudah menjadi keniscayaan di era revolusi industri 4.0, dan Ulama pun sudah harus menghadirkan diri menjadi satu bagian utuh di dalamnya, mengisi ruang-ruang di dunia maya, tanpa harus kehilangan marwah di dunia nyata tentunya. Strategi jemput bola ini penting guna melayani umat sehingga meminimalisasi kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan doktrinasi paham intoleransi terhadap para muslim urban, khususnya mereka yang baru ‘hijrah’.

(3) Ketegasan dari para regulator

Para regulator dalam hal ini Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus hadir secara utuh di tengah masyarakat, sebagai guide sekaligus penyedia guidance, sehingga nilai-nilai luhur Pancasila dapat dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya sebagai wujud menciptakan kehidupan bernegara yang berlandaskan toleransi dan keberagaman di tengah koridor keberagamaan.

Pemerintah, dan bahkan kita semua sebagai bagian pokok dari Bangsa Indonesia tidak boleh abai dan harus menunjukkan sikap yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang kerap menggunakan kekerasan dan adu domba untuk memaksakan kehendaknya. Selain itu, Pemerintah sebagai garda terdepan penegak keadilan juga wajib melakukan screening terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), Militer/Kepolisian dan bahkan para pegawai BUMN dari paham intoleran, apalagi radikalisme. Sungguh ironi jika mereka yang digaji oleh negara tapi justru menggerogoti negara dari dalam melalui paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Langkah-langkah di atas tentu membawa konsekwensi besar, tidak mudah dan membutuhkan nafas panjang, karena itu, tentu harus melibatkan seluruh stakeholder dari setiap elemen bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, ketika intoleransi dapat diredam perlahan, diharapkan kedepan akan muncul kehidupan yang lebih harmoni di Republik ini, tanpa caci maki, tanpa arogansi. (tas)

Blue Hand and Dove Icon Human Rights Poster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s