Pembangunan Sumberdaya Manusia melalui Zonasi & Kesetaraan Kualitas Pendidikan

Sebelumnya, kerisauan para wali murid hanya seputar; kesempatan bagi anak-anaknya untuk dapat masuk ke sekolah favorit mereka masing-masing atau tidak, agaknya tahun 2019 ini kerisauan para wali murid semakin bertambah karena dihadapkan dengan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi. Sebenarnya, konsep ini telah diuji coba sejak 2017, kemudian pada tahun 2018, model ini telah resmi diinisiasi melalui Permendikbud No. 14 tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun ini, setelah diuji coba di beberapa daerah, konsep PPDB berbasis zonasi ini diaplikasikan secara nasional sesuai amanat Permendikbud No. 51 tahun 2018 sebagai amandemen dari regulasi sebelumnya sekaligus sebagai hasil evaluasi dari penerapan uji coba PPDB tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019-2020 menyebutkan, calon peserta didik baru hanya boleh mendaftar pendidikan di lembaga pendidikan negeri yang dikelola pemerintah dalam radius terdekat dari tempat di mana ia dan keluarganya berdomisili.

Namun demikian, Pemerintah masih memberi kelonggaran untuk dapat menerima siswa berprestasi dari luar daerah dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penerimaan siswa dari jalur zonasi, paling sedikit 80 persen dari daya tampung sekolah. Sedangkan dari jalur prestasi paling banyak 15 persen, dan 5 persen sisanya dialokasikan bagi jalur perpindahan tugas wali murid.

Bagi sebagian masyarakat, perbaruan konsep PPDB semacam ini tentu membawa implikasi yang kerap kali membingungkan. Namun demikian, pemerataan dan kesetaraan pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah juga tetap patut diapresiasi oleh semua pihak.

Perspektif yang kita miliki pun haruslah terbuka lebar untuk segala kemungkinan dan ruang optimisme. Namun kebijakan tersebut, alangkah baiknya jika dibarengi dengan beberapa hal yang akan dijabarkan satu persatu dalam tulisan ini.

Sistem Desentralisasi Pendidikan yang Baik dari Pusat

Meskipun memiliki suatu tujuan mulia yang tentu akan berimplikasi secara langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia kedepan, dalam banyak hal, pemerintah melalui kontrol rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi tetap harus dikritisi secara arif. Utamanya adalah yang berkaitan dengan aspek desentralisasi pendidikan kita yang masih belum rapi, terutama di tingkat lokal. Ada pula unsur-unsur ketimpangan di beberapa sektor, sebut saja ketidak seimbangan jumlah lembaga pendidikan dasar dan menengah, serta peran penting sekolah swasta yang selama ini belum mendapatkan porsi lebih. Hal-hal demikian tentu akan membawa implikasi yang tidak mudah bagi kebijakan PPDB berbasis zonasi tersebut.

Pemerintah melalui kepanjangan tangannya, secara komprehensif memiliki pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan untuk membentuk suatu ekosistem yang baik bagi pengembangan kebijakan pendidikan. Aspek-aspek dari manajemen pendidikan, terutama yang berkaitan dengan aspek pembiayaan dan desentralisasi sumber daya antara pusat dan daerah harus terus dibenahi. Selama ini, kita telah santer mengetahui bahwa skema pembiayaan pendidikan yang diadopsi oleh pemerintah adalah penyaluran dana BOS. Skema tersebut bukannya tidak baik, namun dinilai masih rentan terhadap manipulasi, karena kualitas sumber daya pendidikan yang terbatas dan tidak merata, baik itu di tingkat pusat maupun daerah.

Kurikulum dan Tenaga Pendidikan yang Berkualitas

Masalah lain yang kerap membayangi ialah ketidakmatangan kurikulum secara operasional. Ambiguitas dari para pelaksana fungsi pendidikan seperti halnya guru, kepala sekolah, pengawas, hingga pihak-pihak terkait lainnya jelas menjadi terganggu ketika melaksanakan fungsinya sebagai evaluator pendidikan, sebabnya jelas, kebijakan terkait kurikulum ini masih blur, antara KTSP dan K-13. Situasi ini tidak bisa dianggap enteng, karena bersentuhan langsung dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Haruslah ada sebuah kepastian demi menciptakan sebuah atmosfer pendidikan yang sehat, yang sekiranya sejalan dengan kebijakan pembiayaan pendidikan misalnya, sehingga hal itu akan dapat membantu sekolah untuk melaksanakan fungsinya secara mandiri.

Satu hal yang kini sudah mulai membawa dampak positif adalah usaha pemerintah untuk terus melakukan peningkatan kualitas evaluasi pendidikan. Konteksnya di sini adalah keseluruhan, baik secara mikro maupun makro, tidak hanya menyangkut teknis tentang mekanisme evaluasi terhadap para siswa melalui berbagai jenis ujian, melainkan juga penting untuk terus membentuk lembaga-lembaga independen yang juga kompeten untuk mengevaluasi kinerja dari para guru, kepala sekolah, pengawas, dan bahkan komite sekolah secara berkelanjutan.

Pengembangan lembaga seperti halnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah suatu keniscayaan kedepannya. Saat ini, jumlah jam mengajar masih menjadi kendala bagi para guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Pemenuhan jam mengajar guru terkait sertifikasi tenaga pendidik ini tentu menjadi konsekwensi yang patut untuk dipertimbangkan kedepannya.

Selain itu, perguruan tinggi juga dituntut untuk dapat berperan serta sebagai bentuk dari pengamalan tri dharma-nya, sehingga penyelenggaraan evaluasi pendidikan dapat berjalan secara lebih efektif.

Penerapan sistem PPDB berbasis zonasi juga menuntut adanya jaminan bahwa kebijakan ini dapat dijalankan secara benar dan konsisten oleh para pelaku pendidikan di tingkat lokal. Harus ada sebuah platform khusus dimana seluruh stakeholder bersepakat untuk melalukan kajian dan evaluasi secara rutin dan berjenjang terhadap kebijakan kurikulum yang diaplikasikan, baik dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Perlahan namun pasti, penerapan dari kebijakan ini menuntut langkah partisipatif dari berbagai pihak untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang lebih terbuka dan non-diskriminatif, membangun budaya sekolah yang tidak sekedar menghargai perbedaan, melainkan juga harus diekspresikan secara tertulis dalam skema pedagogis dan kurikulum yang memadai guna menjaga sekaligus melestarikan miniatur kebhinekaan di setiap ruang kelas.

Kesetaraan Pendidik dan Terdidik

Sementara itu, ada hal lain yang tak kalah penting untuk terus dikembangkan sebagai salah satu pendamping penerapan kebijakan baru ini, yaitu kesetaraan ‘kekuasaan’. Terminologi ‘pendidikan dua arah’ yang dulunya lekat dengan proses perkuliahan, kini adalah saat yang tepat untuk terus dimodifikasikan pula pada relasi guru dengan siswanya, sehingga tercipta kondisi kelas yang demokratis namun tetap beradab mulia. Guru tidak lagi hanya dipandang sebagai seorang sosok yang diktator, namun lebih kepada figur yang memang layak untuk digugu dan ditiru akhlaknya, yang kemudian, implikasi dari pandangan tersebut akan membawa keterbukaan perspektif, baik bagi para siswa maupun para guru untuk saling menghargai posisi dan peran mereka masing-masing. Demokratisasi dalam pendidikan Indonesia adalah sebuah ruang segar yang harus terus diciptakan demi memicu aspek kognitif para siswa. Dalam konteks itu, kesetaraan kondisi-kondisi di atas penting untuk terus diusahakan oleh pemerintah dan para penyelenggara pendidikan kita, sehingga pemerataan kualitas pendidikan yang dulunya mungkin hanya sekedar cita-cita, kedepan dapat terwujud segera dengan paripurna.

Menurut hemat saya, yang lebih cenderung pro dengan kebijakan pemerinta seperti ini, zonasi tidak selamanya buruk meski memiliki beberapa catatan. Ketika beberapa problema yang telah dijabarkan di atas kurang dipandang serius, khususnya oleh pemerintah, maka visi pemeratan pendidikan melalui berbagai strategi seperti halnya PPDB berbasis zonasi ini tentu juga akan menemui kesulitan di lapangan. Seperti yang kita pahami, sejatinya, kesetaraan dalam pendidikan merupakan suatu fitrah yang secara normatif, bahkan juga telah dimuat secara kasat mata dalam konstitusi kita. Karena sesungguhnya, kesetaraan dan pemerataan tidak boleh sekedar dimaknai atau hanya berorientasi pada suatu tingginya nilai ujian nasional semata. Pemerataan dalam konteks pendidikan di Indonesia bukan saja harus dilihat dari tujuan dan proses pendidikannya saja, melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan agama. Perspektif yang demikian inilah yang kiranya ingin didiseminasikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia guna merumuskan gagasan tentang kesetaraan kondisi sebagai salah satu pendekatan dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan yang pro pada kebutuhan publik.

Dengan strategi PPDB berbasis zonasi ini, pemerintah secara perlahan sepertinya mulai menatap serius visi pembangunan SDM Indonesia kedepan. Dengan mengambil langkah kontrovertif seperti ini, dapat kita pahami bahwa orientasi yang dipegang erat oleh para pemangku kebijakan adalah pemerataan pendidikan demi meraih kesetaraan kondisi dan kemampuan anak bangsa. Dalam perjalanannya, selain bertujuan untuk meraih pemerataan pendidikan, sistem PPDB ini pada prinsipnya juga ingin menghilangkan suatu dikotomi yang kerap dan telah terstigma erat di masyarakat, yaitu adanya sekolah unggulan dan non-unggulan. Perwujudan pendidikan yang merata sekaligus berkualitas di seluruh pelosok negeri menuntut kita sebagai komponen bangsa untuk bersama-sama menyingsingkan lengan baju, berfokus bukan hanya pada tujuan dan proses pendidikan itu sendiri, melainkan juga berkaitan dengan kesetaraan dan pemerataan terhadap sumber daya (distribusi tenaga didik), sarana-prasarana sekolah, pelayanan pendidikan, akreditasi institusi, dan lain sebagainya. Berbagai jenis kesetaraan dan pemerataan itu jelas membutuhkan ketegasan, kecerdasan, keberanian, dan birokrasi pendidikan yang baik untuk dapat direalisasikan.

**

 

Secara keseluruhan, jika dicermati secara obyektif, sistem ini memiliki baik dampak positif maupun negatif. Dirangkum dari semua pemaparan di atas, kami pun menilai bahwa dampak positif dari sistem ini tak lebih sedikit dari sisi negatifnya, di antaranya adalah karena memberi kesempatan kepada sekolah swasta untuk lebih berkembang. Karena ketika sekolah negeri tidak bisa menampung, maka secara otomatis, sekolah swasta bisa menerimanya. Selain itu, kini, dengan diterapkannya sistem ini, tidak akan ada lagi labelisasi sekolah unggulan, yang secara empirik, justru memunculkan gap di tengah-tengah masyarakat. Pun, distribusi peserta didik, baik yang dinilai pintar maupun yang kurang, juga akan merata di daerah tersebut. Yang menarik dan seakan menjadi tradisi ialah; sebagian sekolah, pada umumnya hanya berusaha menerima siswa pintar saja, namun tidak dibarengi dengan usaha yang selaras untuk dapat mencetak siswa pintar.

Keuntungan lain dari diterapkannya sistem zonasi ini adalah adanya reduksi biaya yang mustinya dikeluarkan oleh para wali murid. Efisiensi biaya ini didapat dari biaya transpostasi siswa yang kini tidak perlu jauh-jauh untuk berangkat atau pulang sekolah. Pada pemaparan sebelumnya, didapatkan pula sebuah dampak positif lain dari penerapan regulasi baru ini, yaitu sebagai sebuah usaha untuk memberantas kapitalisasi pendidikan. Sistem zonasi ini menjadi unik, karena nantinya, gap antara mutu lembaga pendidikan negeri satu dengan yang lain tidak akan lagi terjadi.

Dari semua dampak positif di atas, kita pun juga tak bisa menutup mata dari adanya dampak lain sistem zonasi yang memang kurang menguntungkan bagi sebagian peserta didik yang memiliki potensi, kecerdasan, dan prestasi lebih, yang sebenarnya juga harus mendapatkan fasilitas penunjang yang lebih. Pasal 3, Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Berangkat dari landasan tersebut, memang, bahwa setiap warga negara memiliki potensi kemampuan yang sama, tetapi dalam faktanya, setiap warga negara memiliki tingkat perkembangan kecerdasan yang berbeda.

Negara semestinya memberikan porsi yang lebih untuk mendalami fakta ini sehingga dapat memfasilitasi segenap warganya sesuai dengan perkembangan diri mereka masing-masing. Sebagai contoh, meski sama-sama belajar dari guru dan sekolah yang sama, kemampuan diri dari setiap siswa tidaklah sama. Negara tidak boleh abai akan kebutuhan warga negara yang memiliki kecerdasan yang lebih semacam ini. Tugas negara tidak boleh menyamaratakan kebutuhan setiap individu, meskipun di sisi lain, berkewajiban mengembangkan pemerataan bagi setiap pihak. Kebutuhan khusus, semestinya wajib difasilitasi. Baik kebutuhan khusus bagi para siswa yang kurang, pun kebutuhan khusus bagi mereka para individu yang istimewa. Semoga Pemerintah dapat membaca dan mencermati fenomena empirik ini, serta  memberikan solusi yang komprehensif.

Di sisi lain, dengan diterapkannya sistem zonasi ini, input dari peserta didik akan berubah drastis menjadi benar-benar ‘random’ (merata), sehingga sisi positifnya adalah, setiap sekolah harusnya semakin terpacu untuk benar-benar menunjukkan kualitas mereka dengan mengolah input siswa yang cenderung ‘apa adanya’.

Dari sini dapat dipahami bahwa, jika input siswa sama, kemudian sekolah dapat mengelola peserta didiknya dengan baik (yang outputnya ditunjukkan melalui prestasi mereka), maka sekolah tersebutlah yang benar-benar berkualitas, karena memang sudah teruji dan terbukti mampu mencetak siswa-siswa yang berprestasi, bukan sekedar menerimanya lalu berleha-leha.

“Pada akhirnya, sekolah hanyalah pakaian untuk sementara waktu, dan siswa adalah jiwanya. Para siswa adalah burung, dan sekolah hanyalah sangkarnya. Value atau nilai dari pendidikan itu sendiri terletak pada siswa. Apakah seorang siswa, mampu ‘survive’ dalam berbagai kondisi yang semakin dinamis atau diam saja dan terbawa oleh arus dari sebuah sistem? Apakah Indonesia yakin SDM-nya mampu melakukan hal-hal tersebut di tengah carut marut sistem pendidikan kita?”

(tas)

 

Blackboard with Chalk Illustrations Graduation Thank You Card (1)

#Kolong kata membuka kesempatan untuk berdiskusi lebih jauh. Bisa tinggalkan jejak literasimu di kolom komentar? Terima kasih

Kolong Kata

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s